Produk Hukum

Filter Pencarian


             


Tabel Produk Hukum


No Kategori Nomor Tahun Tentang File Details
1Perda12015Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
2Perda22015Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang
3Perda32015Sistem Kesehatan Kabupaten Malang
4Perda62015Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang
5Perda72015Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
6Perda82015Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
7Perda122015Penyelenggaraan Perpustakaan
8Perda12010ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
9Perbup12005KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM
10Perbup022005PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 127 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
11Perbup032005PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NO 127 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2005
12Perbup082005PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUSAHAAN AIR MINUM
13Perbup092005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK
14Perbup122005PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK DI BAWAH 1 TAHUN
15Perbup132005PENGESAHAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOASRI SEBAGAI PEMECAHAN DESA TAMBAK ASRI KEC SUMBERMANJING WETAN
16Perbup142005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17Perbup152005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SEKOLAH MENENGAH
18Perbup172005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD TK,SD,PLS
19Perbup192005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
20Perbup202005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN
21Perbup212005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD AKADEMI KEPERAWATAN
22Perbup232005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENDAFTARAN PERUSAHAAN
23Perbup252005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
24Perbup272005PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN 2005
25Perbup282005PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
26Perbup292005PENGHAPUSAN SEBAGIAN BARANG KEKAYAAN KAB MALANG UNTUK WILAYAH MASJID
27Perbup342005PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN KEPADA CAMAT
28Perbup362005RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006-2010
29Perbup372005PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2005
30Perbup382005POLA OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB TAHUN 2005
31Perbup392005PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI WILAYAH KAB MALANG
32Perbup402005PEDOMAN PEMBENTUKAN BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA UNIT KERJA KAB MALANG
33Perbup412005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
34Perbup422005PEDOMAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM DALAM PELAKSANAAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2005
35Perbup432005UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPT-SA) PEMERINTAH KAB MALANG
36Perbup452005PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN KEPADA KECAMATAN
37Perbup462005JENIS RENCANA USAHA DAN KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
38Perbup472005PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
39Perbup482005PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PMERINTAHAN KAB MALANG
40Perbup492005PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2005
41Perbup502005PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
42Perbup512005PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU KELUARGA ( KK) DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
43Perbup522005PEDOMAN PENYUSUNAN AMDAL
44Perbup542005PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2005
45Perbup552005PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2004
46Perbup562005PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KAB MALANG
47Perbup572005KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1426
48Perbup582005PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MENGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KAB MALANG
49Perbup592005HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI KAB MALANG
50Perbup602005TUGAS WAKIL BUPATI
51Perbup612005KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004-2009
52Perbup632005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME
53Perbup012006PENGGUNA APBD 2006
54Perbup042006PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
55Perbup082006PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI ADD
56Perbup092006MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI
57Perbup102006PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2005 Perubahan Pengaturan Hari dan Jam Kerja
58Perbup112006PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DENGAN POLA KEMITRAAN TAHUN 2006
59Perbup122006PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL
60Perbup132006PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA KEPANJEN
61Perbup182006SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SEKOLAH MENENGAH
62Perbup192006PEDOMAN TATA KELOLA PDAM
63Perbup202006PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PEDOMAN JASA YASA
64Perbup212006PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
65Perbup222006PEMBEBASAN BIAYA PENCATATAN KELAHIRAN
66Perbup232006PROSEDUR PENEBANGAN POHON TEPI JALAN
67Perbup252006MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA PENANGULANGAN BENCANA
68Perbup262006KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1427 H
69Perbup272006SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN WISATA WENDIT
70Perbup282006RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
71Perbup292006PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
72Perbup302006PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KK
73Perbup312006SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN
74Perbup322006SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKDA
75Perbup332006SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
76Perbup342006PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
77Perbup022007PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2006
78Perbup042007PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KAB MALANG NO 14 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYARATAN DESA
79Perbup052007MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
80Perbup062007PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PDAM
81Perbup072007ALOKASI DAN PENYALURAN HET BERSUBSISDI
82Perbup082007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA
83Perbup092007RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2008
84Perbup102007SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG
85Perbup112007PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR 113 TAHUN 2004 TENTANG PENYERAHAN LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN
86Perbup132007PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2007
87Perbup142007UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan
88Perbup152007PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DENGAN POLA KEMITRAAN
89Perbup162007SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD
90Perbup172007PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU-TASKIN)
91Perbup182007SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
92Perbup192007SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
93Perbup202007PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
94Perbup222007KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN
95Perbup242007PENYEBARAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
96Perbup252007Pedoman Umum Pengentasan Kemiskinan
97Perbup262007PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
98Perbup272007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA
99Perbup282007PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)
100Perbup292007KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DI KAB MALANG
101Perbup302007PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) MANDIRI
102Perbup312007PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KAB MALANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
103Perbup322007PENATAAN PEDAGANG PASAR KARANGPLOSO
104Perbup332007PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
105Perbup342007ALOKASI KEBUTUHAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007
106Perbup022008BANTUAN TERHADAP KORBAN BENCANA TANGGAP DARURAT
107Perbup032008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKDA
108Perbup042008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN
109Perbup092008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DISHUB
110Perbup122008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS BINA MARGA
111Perbup132008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
112Perbup142008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
113Perbup152008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
114Perbup162008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
115Perbup172008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANANIAN DAN PERKEBUNAN
116Perbup182008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
117Perbup192008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEHUTANAN
118Perbup202008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
119Perbup212008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
120Perbup222008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
121Perbup232008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
122Perbup242008BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
123Perbup252008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
124Perbup262008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN LITBANG
125Perbup272008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESBANG
126Perbup282008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP
127Perbup292008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KETAHANAN PANGAN
128Perbup302008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
129Perbup312008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN DIKLAT
130Perbup322008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KELUARGA BERENCANA
131Perbup332008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN
132Perbup342008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KANTOR PENANAMAN MODAL
133Perbup362008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KANTOR PERUMAHAN
134Perbup382008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
135Perbup392008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIS DEWAN
136Perbup402008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
137Perbup412008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KELURAHAN
138Perbup432008KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
139Perbup462008PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2008
140Perbup472008ALOKASI DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008
141Perbup482008PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA
142Perbup492008PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008
143Perbup502008PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2008
144Perbup512008PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
145Perbup522008PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN POLA KEMITRAAN
146Perbup532008KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN
147Perbup542008PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)
148Perbup562008PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
149Perbup572008UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) TAMAN WISATA WENDIT
150Perbup602008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD) SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
151Perbup622008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL
152Perbup642008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
153Perbup652008PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD)
154Perbup662008HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
155Perbup672008UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
156Perbup682008PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008
157Perbup692008PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008
158Perbup702008UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
159Perbup712008PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHUN 2008
160Perbup722008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
161Perbup742008PERSYARATAN PENERAPAN DAN PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
162Perbup752008PELAKSANAAN BELANJA HIBAH PENDAMPINGNAN PROGRAM JARIGAN PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2008
163Perbup762008PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NO 5 TAHUN 2007 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
164Perbup782008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEBU RAKYAT DINAS PERKEBUNAN
165Perbup092009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
166Perbup102009PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN
167Perbup132009PENGENDALIAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA
168Perbup142009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN
169Perbup152009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
170Perbup162009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
171Perbup172009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN , HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
172Perbup182009PAKAIAN DINAS
173Perbup212009KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HET PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009
174Perbup222009KEWENANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINANAN
175Perbup252009PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL,BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2009
176Perbup272009UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS(UPTD) PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN PERIZINAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANFAN DAN PASAR
177Perbup282009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
178Perbup292009PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KAB MALANG
179Perbup302009MANAJEMEN PENANGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MALANG
180Perbup312009PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KAB MALANG
181Perbup322009PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
182Perbup332009PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MALANG
183Perbup342009PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
184Perbup362009PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA
185Perbup372009PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
186Perbup382009RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2010
187Perbup392009RENCANA STARATEGIS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2008-2013
188Perbup402009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS BINA MARGA
189Perbup412009MEKANISME PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
190Perbup422009PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
191Perbup432009BUSANA MALANGAN
192Perbup442009KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN
193Perbup452009PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2009
194Perbup462009PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
195Perbup482009PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2009
196Perbup492009PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DARI HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
197Perbup012010Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
198Perbup022010Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
199Perbup032010Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010
200Perbup042010Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2010
201Perbup052010Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2010
202Perbup062010Pedoman Teknis Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang
203Perbup082010Petunjuk Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertahap pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang
204Perbup092010Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertahap pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Ma
205Perbup102010Tata Kearsipan
206Perbup112010Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2010
207Perbup122010Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1431 H 2010 M
208Perbup132010Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 13 Tahun 2008 ttg Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan anak (KIBBLA)
209Perbup142010Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
210Perbup152010Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan Tahun Anggaran 2010
211Perbup162010Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang UPTD Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
212Perbup172010Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
213Perbup182010Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 KG di Kabupaten Malang
214Perbup192010Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
215Perbup202010Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
216Perbup222010Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Tahun 2011
217Perbup232010Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2010
218Perbup242010Pedoman Penanaman dan Penghijauan Lingkungan
219Perbup252010Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
220Perbup262010Penggunaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
221Perbup272010Penetapan Penggunaan Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2008
222Perbup012011Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
223Perbup022011Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2011
224Perbup032011Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011
225Perbup042011Pedoman Teknis Komisi Pengadilan Koperasi Simpan Pinjam
226Perbup052011Tata Cara Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal
227Perbup062011Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2011
228Perbup072011Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kab Malang
229Perbup082011Organisasi Dan Tata Kerja Pusatu Pelayanan Terpadu Pemebrdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
230Perbup092011Penyelenggaraan Tugas pembentukan Di Kabupaten Malang
231Perbup102011Pelimpahan Sebagai Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada UPTP
232Perbup112011Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
233Perbup122011UPTD Perhubungan pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
234Perbup132011Pelimpahan Sebagai Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat
235Perbup162011Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2011
236Perbup172011HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kab Malang Tahun Anggaran 2011
237Perbup182011Petunjuk Pelaksanaan Penggujian Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
238Perbup192011Kegiatan Bulan Suci Ramadhan
239Perbup202011Mekanisme Tahun Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malang
240Perbup222011Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas
241Perbup232011Penjabatan Pertangungjawaban APBD
242Perbup242011Organisasi Perangkat Daerah RSU Lawang
243Perbup252011Organisasi Perangkat Daerah Badan Penangulangan Bencana Daerah
244Perbup262011Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang No 17 Tahun 2011
245Perbup272011Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
246Perbup282011Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2011
247Perbup292011Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2009 dan Tahun 2010
248Perbup302011Rencana Aksi Daerah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Kabupaten Malang Tahun 2011-2016
249Perbup312011Perubahan Atas Peraturan Bupati No 27 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Izin APBD 2011
250Perbup322011Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dagang Dan Pasar
251Perbup332011Perubahan Atas PERBUB No 43 Tahun 2008 Tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah
252Perbup342011Pedoman Teknis Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang
253Perbup352011Pakaian Dinas Pegawai Sipil Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
254Perbup362011Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang
255Perbup372011Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanka Daerah Tahun Anggaran 2012
256Perbup012012Penjabaran Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
257Perbup032012Penggandaan Barang dan atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah
258Perbup042012Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
259Perbup052012Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Malang
260Perbup062012Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2012
261Perbup072012Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pembantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan SPPL di Kabupaten Malang
262Perbup082012Petunjuk Pelaksanaan tentang Retribusi Pelayanan Pasar
263Perbup092012Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah
264Perbup112012Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012
265Perbup122012Kebutuhan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kab. Malang Thn Anggaran 2012
266Perbup132012Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
267Perbup142012Petunjuk Teknis Penetaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD) Kabupaten Malang
268Perbup152012Kebijakan Kabupaten Layak Anak
269Perbup162012Pedoman Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
270Perbup172012Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Beserta Jaringannya
271Perbup182012Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Pola Karir Sekretaris Desa
272Perbup202012Pelayanan Jasa Medik Veteriner
273Perbup212012Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruan Kabupaten Malang
274Perbup222012Analisis Dampak Lalu Lintas
275Perbup232012Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
276Perbup242012Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah LAwang
277Perbup252012Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1433 H 2012 M
278Perbup262012Perubahan Kedua Atas Bupati Malang No 1 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
279Perbup272012Dewan Ketahanan Pangan
280Perbup282012Pengendaliaan Penggunaan Bahan Minyak
281Perbup292012Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012
282Perbup302012Penjabaran PertangguangJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaatn dan Belanja Daerah Tahun 2011
283Perbup312012Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
284Perbup322012Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2011
285Perbup332012Pedoman Umum Pelaksannan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang
286Perbup342012Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
287Perbup352012Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
288Perbup362012Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Tahun 2013
289Perbup372012Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2011
290Perbup382012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan
291Perbup392012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan ASSET
292Perbup402012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengairan
293Perbup412012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
294Perbup432012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan
295Perbup442012Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
296Perbup462012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda Dan Olah Raga
297Perbup472012Organisasi Perangkat Daerah Kota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
298Perbup482012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
299Perbup502012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
300Perbup512012Pedoman Administrasi Kelurahan
301Perbup522012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Daya Mineral
302Perbup552012Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun 2013
303Perbup592012Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah
304Perbup602012Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang No 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa
305Perbup012013Perhitungan Nilai Sewa Reklame
306Perbup022013Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan atau Tanah Milik
307Perbup032013Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013
308Perbup042013Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
309Perbup052013Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa
310Perbup062013Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
311Perbup072013Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Tahun 2013
312Perbup082013Penabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
313Perbup092013Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana
314Perbup102013Standarisasi Sarana Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
315Perbup112013Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
316Perbup112013Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
317Perbup122013Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 41 Kab. Malang
318Perbup132013Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
319Perbup142013Staff Ahli Bupati Malang
320Perbup152013Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil
321Perbup162013Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
322Perbup172013Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat
323Perbup192013Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kab. Malang
324Perbup202013Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang tahun 2011-2025
325Perbup232013Penempatan dan Persebaran Menara Telkomunikasi
326Perbup242013Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1434 H 2013 M
327Perbup252013Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
328Perbup272013Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Malang
329Perbup292013Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
330Perbup302013Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014
331Perbup322013Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
332Perbup342013Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah
333Perbup352013Penataan Pedagang Pasar Tumpang
334Perbup362013Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
335Perbup402013Kebijakan Akutansi Pemerintahan Kabupaten Malang
336Perbup412013Unit Layanan Pengadilan Barang atau Jasa
337Perbup442013Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
338Perbup452013Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
339Perbup462013Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
340Perbup472013Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
341Perbup482013Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Belum Jelas diketahui Wajib Pajak
342Perbup542013Tata Cara Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
343Perbup562013Relokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun anggaran 2013
344Perbup572013Relokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian kabupaten Malang
345Perbup582013Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014
346Perbup022014Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
347Perbup032014Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten
348Perbup042014Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penataan Pedagang Pasar Tumpang
349Perbup052014Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang
350Perbup062014Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum
351Perbup082014Perubahan atas Peraturan Bupati Malang 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
352Perbup092014PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XI DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 42 KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
353Perbup102014Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Malang
354Perbup112014Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
355Perbup142014Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pem. Kab. Malang
356Perbup172014Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Malang
357Perbup182014Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
358Perbup192014Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang
359Perbup202014Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
360Perbup222014Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
361Perbup242014Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Nasional
362Perbup262014Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
363Perbup272014Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
364Perbup292014Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019
365Perbup302014Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang
366Perbup322014Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Beserta Jaringannya di Kabupaten Malang
367Perbup332014Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan
368Perbup352014Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
369Perbup362014Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online
370Perbup372014Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
371Perbup022015TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGULANGAN HIV DI KABUPATEN MALANG
372Perbup032015HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN MALANG
373Perbup042015PENDELAGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT
374Perbup052015PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH
375Perbup072015PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2015
376Perbup082015PENGELOLAAN RESAPAN DAN TANGKAPAN AIR BERKELANJUTAN
377Perbup092015PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XII
378Perbup102015TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
379Perbup112015PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XII
380Perbup132015STANDAR HONORARIUM DAN BELANJA BARANG
381Perbup142015PEDOMAN EKS BENGKOK TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN
382Perbup152015TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
383Perbup162015PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
384Perbup172015PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG JASA DI DESA
385Perbup182015RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
386Perbup222015PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
387Perbup232015PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUB NO 35 TAHUN PENJABARAN TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN APBD
388Perbup252015RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN MALANG
389Perbup262015PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
390Perbup272015PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2014
391Perbup292015PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB MALANG 2016
392Perbup302015INDIKATOR KINERJA UTAMA
393Perbup322015PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSU LAWANG
394Perbup332015PENJABARAN PERUBAHAN
395Perbup342015PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NO 33 TAHUN 2015
396Perbup352015KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
397Perbup362015PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2014
398Perbup372015TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2014-2019
399Perbup382015PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
400Perbup392015KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016
401Perbup012016Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016
402Perbup022016Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
403Perbup032016Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
404Perbup042016Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa
405Perbup052016Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Malang
406Perbup062016Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016
407Perbup072016PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)
408Perbup082016Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
409Perbup092016Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi
410Perbup102016Petunjuk Teknis BGRM XIII
411Perbup112016Penggunaan Dana Desa
412Perbup122016Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Berupa Aset Desa Berubah Menjadi Kelurahan
413Perbup132016Perubahan Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
414Perbup152016Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
415Perda22010RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
416Perda32010RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
417Perda42010PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
418Perda52010PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
419Perda62010PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
420Perda72010PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
421Perda82010PAJAK DAERAH
422Perda102010RETRIBUSI JASA UMUM
423Perda112010RETRIBUSI JASA USAHA
424Perda12011Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011
425Perda22011RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011
426Perda32011Cagar Budaya
427Perda42011Penaggulangan Bencana
428Perda52011Penyelenggaraan Reklame.
429Perda82011Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
430Perda92011Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Annggaran 2011
431Perda102011pengelolaan Sumber Daya Air
432Perda112011PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2011
433Perda22012Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
434Perda32012Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
435Perda42012Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaatan dan Belanja Daerah Tahun 2011
436Perda52012Peyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang
437Perda62012Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
438Perda72012Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah
439Perda82012Pengendalian Menara Telekomunikasi
440Perda102012Pengelolaan Sampah
441Perda112012Perubahan Atas PERDA No 5 Thn 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
442Perda122012APBD Tahun Anggaran 2013
443Perda12013TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
444Perda22013Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
445Perda32013 Daftar Usaha Pariwisata
446Perda42013Perubahan Atas Peraturn Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
447Perda52013Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
448Perda62013Pembentukan dana cadangan pekan nasional kontak tani nelayan andalan XIV
449Perda72013Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan
450Perda82013 Retribusi Jasa Umum
451Perda92013Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
452Perda102013Penyelenggaraan Kepariwisataan
453Perda112013Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak
454Perda122013Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kelompok Rentan
455Perda132013Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
456Perda142013Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
457Perda152013Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
458Perda162013Pengelolaan Air
459Perda172013Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
460Perbup162016PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
461Perbup172016Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
462Perbup182016Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
463Perbup192016Formula Tarif Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
464Perbup202016Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
465Perbup322016KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
466Perbup252016Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
467Perbup262016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
468Perbup342016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
469Perbup352016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
470Perbup362016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan
471Perbup372016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
472Perbup382016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
473Perbup392016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
474Perbup402016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
475Perbup412016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
476Perbup422016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
477Perbup432016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertahanan
478Perbup442016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
479Perbup462016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah
480Perbup472016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
481Perbup482016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
482Perbup492016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
483Perbup502016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
484Perbup512016Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
485Perbup522016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
486Perbup532016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
487Perbup542016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya air
488Perbup552016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial
489Perbup562016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
490Perbup572016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
491Perbup592016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
492Perbup622016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
493Perbup642016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
494Perbup702016Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang
495Perbup432017Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
496Perbup372017Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017
497Perbup352017Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
498Perbup342017Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang
499Perbup282017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lumbung Desa Modern pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
500Perbup272017Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
501Perbup262017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia pada Badan Kepegawaian Daerah
502Perbup232017Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan
503Perbup192017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
504Perbup182017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
505Perbup142017Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
506Perbup132017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
507Perbup112017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
508Perbup102017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
509Perbup92017Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya pada Dinas Sosial
510Perbup82017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
511Perbup72017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan
512Perbup62017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan
513Perbup52017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
514Perbup42017embentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
515Perbup32017Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
516Perbup22017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
517Perbup12017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sub Terminal Agribis Mantung Pujon pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
518Perda12016Desa
519Perda22016Penetapan Desa
520Perda32016Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
521Perda42016Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
522Perda52016Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
523Perda62016Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021
524Perda72016Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
525Perda82016Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
526Perda92016Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
527Perda102016Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
528Perda112016Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
529Perda122016Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017
530Perda112015Kearsipan
531Perda102015Kesejahteraan Lanjut Usia
532Perda132015Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
533Perbup222015Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
534UU232014PEMERINTAHAN DAERAH
535Permendagri542009TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
536Permendagri802015PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
537UU12017PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014
538UU22017JASA KONSTRUKSI
539UU32017SISTEM PERBUKUAN
540UU42017PENGESAHAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014
541UU52017PEMAJUAN KEBUDAYAAN
542PP12017PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
543PP22017PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
544PP32017OTORITAS VETERINER
545PP42017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
546PP52017KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
547PP62017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
548PP72017PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
549PP82017TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
550PP92017PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN
551PP102017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
552PP112017MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
553PP122017PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
554PP132017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
555PP142017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
556PP152017PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
557PP162017PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
558PP172017SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
559PP192017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
560PP202017PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
561PP212017PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
562PP222017OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
563PP232017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERI
564PP242017PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
565PP252017PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA
566PP262017PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
567PP272017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
568Perbup322017Pemilihan Kepala Desa
569Perbup162017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
570Perbup12014Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014
571Perbup122014Kebujakan Akuntansi Kabupaten Malang
572Perbup342014Petugas Pemungut PBB tingkat Desa Kelurahan
573Perpres12017PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)
574Perpres22017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
575Perpres32017RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
576Perpres42017WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
577Perpres52017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
578Perpres62017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
579Perpres72017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
580Perpres82017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
581Perpres92017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
582Perpres102017DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
583Perpres112017RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
584Perpres122017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN
585Perpres132017TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
586Perpres142017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
587Perpres152015TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
588Perpres182017TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
589Perpres152017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
590Perpres172017SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
591Perpres192017OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
592Perpres202017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
593Perpres212017PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
594Perpres232017PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
595Perpres242017PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGA
596Perpres252017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
597Perpres262017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
598Perpres272017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
599Perpres282017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK
600Perpres292017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
601Perpres302017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
602Perpres312017PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZ
603Perpres322017PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
604Perpres332017PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE R
605Perpres342017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
606Perpres352017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
607Perpres362017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
608Perpres372017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
609Perpres382017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
610Perpres392017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
611Perpres402017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
612Perpres412017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
613Perpres422017JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
614Perpres432017PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT
615Perpres442017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
616Perpres452017RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 2016-2040
617Perpres462017BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR
618Perpres472017PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK
619Perpres482017PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
620Perpres492017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
621Perpres502017STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
622Perpres502017STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
623Perpres512017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
624Perpres522017PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW)
625Perpres542017UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
626Perpres552017PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
627Perpres562017PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
628Perpres582017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
629Perpres602017TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
630Perpres612017PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PELAKSANAAN PENGATURAN SALING PEN
631Perpres622017KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUMKEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
632Perpres642017DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN
633Perpres652017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
634Perpres672017TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
635Perpres682017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
636Permendes12017POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
637Permendes32017PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
638Permendes42017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017
639Permendes52017PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
640Permendes62017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017
641Permendes72017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS
642Permendes82017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
643Permendes102017PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
644Permendes272017PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
645Permendes282017PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
646Permendes292017TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
647Permendagri12017PENATAAN DESA
648Permendagri22017STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA
649Permendagri62017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
650Permendagri72017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN
651Permendagri82017KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
652Permendagri92017PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
653Permendagri102017HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
654Permendagri112017PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
655Permendagri122017PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
656Permendagri132017BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
657Perda12017Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
658Perda22017Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
659Perda42010Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
660Perda62010Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
661Perda72010Lingkungan Hidup
662Perda82010Pajak Daerah
663Perda92010Retribusi Perizinan Tertentu
664Perbup142016Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1437 H/2016 M
665Perbup532005Lembaga Kemitraan Desa Pengelolaan Hutan
666Lain-lain22015Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
667Perbup212010Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten malang
668Perbup622017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
669Perbup522013Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
670Perbup222016Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017
671Perbup232016Pengelolaan Pasar Sayur Karangploso
672Perbup272016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
673Perda12017Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
674Perda52015Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
675Perda12014Ketenagalistrikan
676Perda22014Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
677Perda32014Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
678Perda42014Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
679Perda52014Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014 - 2034
680Perda62014Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat
681Perda72014Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang
682Perda82014Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang
683Perda92014Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
684Perda102014Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah
685Perda132014Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
686Perda12013Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
687Perda22013Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
688Perda32013Tanda Daftar Usaha Pariwisata
689Perda42013Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
690Perda52013Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
691Perda62013Pembentukan Dana Cadangan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XIV
692Perda72013Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan
693Perda82013Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
694Perbup202017Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup
695Perbup212010Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang
696Perbup392017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa
697Perbup122017Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
698Perbup702017ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 - 2021
699Perbup652017INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
700Perda32009Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
701Perbup672016Perubahan atas Peraturan Bupati MalangNomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa
702Perbup282016Ubah Perbup PAPBD 2016
703Perbup292016 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKD
704Perbup302016Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2014-2019
705Perbup312016SOTK DISKOMINFO
706Perbup332016Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Keswan
707Perda72005Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan
708Perbup242016Pengelolaan Aset Desa
709Permendagri92016PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
710Permendagri192010FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
711Perpres252008PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
712Perbup812017pengangkatan pemberhentian perangkat desa
713Perbup292017PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017
714Perbup302017KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH
715Perbup362017PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017
716Perbup382017Perubahan atas Perbup Nomor 10 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupten Malang
717Perbup412017PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
718Perbup402017Kegiatan Bulan Suci Ramadhan
719Perbup582016edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
720Perbup332017Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
721Perbup632016KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
722Perbup12018Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
723Perbup22018Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
724Perbup802017Perubahan keempat atas peraturan bupati malang nomor 21 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa
725Perbup72018BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
726Perbup92018PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
727Perbup102018PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
728Perbup312017PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA DI KABUPATEN MALANG
729Perbup42018Peningkatan Kompetensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga
730Perbup32018STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
731Perbup52018RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021
732Perbup82018PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018
733Perbup112018PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALANG
734Perbup832017PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
735Perbup672017Tunjangan Komunikasi insentif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota dprd serta dana operasional pimpinan DPRD
736Perbup682017Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
737Perbup692017Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
738Perbup712017Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018
739Perda22009Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
740Perbup142018Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Pada Masyarakat
741Perbup602016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
742Perbup612016Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
743Perbup652016Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Malang
744Perbup662016PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016
745Perbup682016ERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
746Perbup692016PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
747Perbup152017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan
748Perbup172017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
749Perbup212017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
750Perbup222017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
751Perbup242017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
752Perbup252017Pembentukan Unit Pelaksana TeknKesehatan pada Dinas Kesehatan
753Perbup422017Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
754Perbup452017Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
755Perbup462017Kebijakan Kabupaten Layak Anak
756Perbup472017Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Malang
757Perbup482017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
758Perbup492017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak
759Perbup502017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak Daerah
760Perbup512017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
761Perbup522017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
762Perbup532017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
763Perbup542017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
764Perbup552017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
765Perbup562017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
766Perbup572017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
767Perbup582017Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang
768Perbup592017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
769Perbup602017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
770Perbup612017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajak
771Perda12018Bangunan Gedung
772Perbup212018Pemilihan Kepala Desa
773Perbup772017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang
774Perbup782017Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang
775Perda22018Pengelolaan Sampah
776Perda32018Penyelenggaraan Haji
777Perda42018Penanggulangan Tuberkulosis
778Perda52018Kawasan Tanpa Rokok
779Perbup62018Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
780Perbup122018Kawasan Wisata Lingkar Bendungan Selorejo Ngantang di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
781Perbup132018Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
782Perbup152018Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
783Perbup162018Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
784Perbup172018Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
785Perbup202018Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
786Perbup232018Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang
787Perda42015PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN
788Perbup452016SOTK Dinaker
789Perbup442005Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
790Perda72018Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
791Perbup382018Pengelolaan Keuangan Desa
792Perbup342018Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang
793Perbup332018Upaya Pencegahan Stunting