Produk Hukum

Filter Pencarian


             


Tabel Produk Hukum


No Kategori Nomor Tahun Tentang File Details
1Perda12015Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
2Perda22015Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang
3Perda32015Sistem Kesehatan Kabupaten Malang
4Perda62015Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang
5Perda72015Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
6Perda82015Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
7Perda122015Penyelenggaraan Perpustakaan
8Perda12010ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
9Perbup12005KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM
10Perbup022005PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 127 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
11Perbup032005PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NO 127 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2005
12Perbup082005PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUSAHAAN AIR MINUM
13Perbup092005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK
14Perbup122005PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK DI BAWAH 1 TAHUN
15Perbup132005PENGESAHAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOASRI SEBAGAI PEMECAHAN DESA TAMBAK ASRI KEC SUMBERMANJING WETAN
16Perbup142005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17Perbup152005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SEKOLAH MENENGAH
18Perbup172005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD TK,SD,PLS
19Perbup192005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
20Perbup202005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN
21Perbup212005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD AKADEMI KEPERAWATAN
22Perbup232005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENDAFTARAN PERUSAHAAN
23Perbup252005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
24Perbup272005PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN 2005
25Perbup282005PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
26Perbup292005PENGHAPUSAN SEBAGIAN BARANG KEKAYAAN KAB MALANG UNTUK WILAYAH MASJID
27Perbup342005PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN KEPADA CAMAT
28Perbup362005RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006-2010
29Perbup372005PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2005
30Perbup382005POLA OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB TAHUN 2005
31Perbup392005PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI WILAYAH KAB MALANG
32Perbup402005PEDOMAN PEMBENTUKAN BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA UNIT KERJA KAB MALANG
33Perbup412005SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
34Perbup422005PEDOMAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM DALAM PELAKSANAAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2005
35Perbup432005UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPT-SA) PEMERINTAH KAB MALANG
36Perbup452005PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN KEPADA KECAMATAN
37Perbup462005JENIS RENCANA USAHA DAN KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
38Perbup472005PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
39Perbup482005PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PMERINTAHAN KAB MALANG
40Perbup492005PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2005
41Perbup502005PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
42Perbup512005PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU KELUARGA ( KK) DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
43Perbup522005PEDOMAN PENYUSUNAN AMDAL
44Perbup542005PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2005
45Perbup552005PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2004
46Perbup562005PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KAB MALANG
47Perbup572005KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1426
48Perbup582005PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MENGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KAB MALANG
49Perbup592005HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI KAB MALANG
50Perbup602005TUGAS WAKIL BUPATI
51Perbup612005KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004-2009
52Perbup632005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME
53Perbup012006PENGGUNA APBD 2006
54Perbup042006PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
55Perbup082006PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI ADD
56Perbup092006MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI
57Perbup102006PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2005 Perubahan Pengaturan Hari dan Jam Kerja
58Perbup112006PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DENGAN POLA KEMITRAAN TAHUN 2006
59Perbup122006PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL
60Perbup132006PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA KEPANJEN
61Perbup182006SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SEKOLAH MENENGAH
62Perbup192006PEDOMAN TATA KELOLA PDAM
63Perbup202006PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PEDOMAN JASA YASA
64Perbup212006PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
65Perbup222006PEMBEBASAN BIAYA PENCATATAN KELAHIRAN
66Perbup232006PROSEDUR PENEBANGAN POHON TEPI JALAN
67Perbup252006MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA PENANGULANGAN BENCANA
68Perbup262006KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1427 H
69Perbup272006SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN WISATA WENDIT
70Perbup282006RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
71Perbup292006PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
72Perbup302006PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KK
73Perbup312006SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN
74Perbup322006SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKDA
75Perbup332006SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
76Perbup342006PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
77Perbup022007PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2006
78Perbup042007PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KAB MALANG NO 14 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYARATAN DESA
79Perbup052007MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
80Perbup062007PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PDAM
81Perbup072007ALOKASI DAN PENYALURAN HET BERSUBSISDI
82Perbup082007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA
83Perbup092007RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2008
84Perbup102007SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG
85Perbup112007PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR 113 TAHUN 2004 TENTANG PENYERAHAN LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN
86Perbup132007PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2007
87Perbup142007UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan
88Perbup152007PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DENGAN POLA KEMITRAAN
89Perbup162007SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD
90Perbup172007PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU-TASKIN)
91Perbup182007SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
92Perbup192007SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
93Perbup202007PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
94Perbup222007KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN
95Perbup242007PENYEBARAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
96Perbup252007Pedoman Umum Pengentasan Kemiskinan
97Perbup262007PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
98Perbup272007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA
99Perbup282007PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)
100Perbup292007KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DI KAB MALANG
101Perbup302007PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) MANDIRI
102Perbup312007PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KAB MALANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
103Perbup322007PENATAAN PEDAGANG PASAR KARANGPLOSO
104Perbup332007PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
105Perbup342007ALOKASI KEBUTUHAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007
106Perbup022008BANTUAN TERHADAP KORBAN BENCANA TANGGAP DARURAT
107Perbup032008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKDA
108Perbup042008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN
109Perbup092008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DISHUB
110Perbup122008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS BINA MARGA
111Perbup132008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
112Perbup142008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
113Perbup152008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
114Perbup162008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
115Perbup172008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANANIAN DAN PERKEBUNAN
116Perbup182008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
117Perbup192008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEHUTANAN
118Perbup202008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
119Perbup212008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
120Perbup222008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
121Perbup232008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
122Perbup242008BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
123Perbup252008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
124Perbup262008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN LITBANG
125Perbup272008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESBANG
126Perbup282008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP
127Perbup292008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KETAHANAN PANGAN
128Perbup302008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
129Perbup312008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN DIKLAT
130Perbup322008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KELUARGA BERENCANA
131Perbup332008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN
132Perbup342008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KANTOR PENANAMAN MODAL
133Perbup362008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KANTOR PERUMAHAN
134Perbup382008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
135Perbup392008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIS DEWAN
136Perbup402008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
137Perbup412008ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KELURAHAN
138Perbup432008KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
139Perbup462008PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2008
140Perbup472008ALOKASI DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008
141Perbup482008PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA
142Perbup492008PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008
143Perbup502008PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2008
144Perbup512008PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
145Perbup522008PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN POLA KEMITRAAN
146Perbup532008KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN
147Perbup542008PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)
148Perbup562008PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
149Perbup572008UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) TAMAN WISATA WENDIT
150Perbup602008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD) SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
151Perbup622008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL
152Perbup642008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
153Perbup652008PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD)
154Perbup662008HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
155Perbup672008UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
156Perbup682008PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008
157Perbup692008PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008
158Perbup702008UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
159Perbup712008PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHUN 2008
160Perbup722008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
161Perbup742008PERSYARATAN PENERAPAN DAN PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
162Perbup752008PELAKSANAAN BELANJA HIBAH PENDAMPINGNAN PROGRAM JARIGAN PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2008
163Perbup762008PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NO 5 TAHUN 2007 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
164Perbup782008UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEBU RAKYAT DINAS PERKEBUNAN
165Perbup092009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
166Perbup102009PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN
167Perbup132009PENGENDALIAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA
168Perbup142009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN
169Perbup152009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
170Perbup162009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
171Perbup172009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN , HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
172Perbup182009PAKAIAN DINAS
173Perbup212009KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HET PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009
174Perbup222009KEWENANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINANAN
175Perbup252009PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL,BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2009
176Perbup272009UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS(UPTD) PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN PERIZINAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANFAN DAN PASAR
177Perbup282009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
178Perbup292009PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KAB MALANG
179Perbup302009MANAJEMEN PENANGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MALANG
180Perbup312009PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KAB MALANG
181Perbup322009PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
182Perbup332009PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MALANG
183Perbup342009PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
184Perbup362009PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA
185Perbup372009PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
186Perbup382009RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2010
187Perbup392009RENCANA STARATEGIS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2008-2013
188Perbup402009UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS BINA MARGA
189Perbup412009MEKANISME PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
190Perbup422009PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
191Perbup432009BUSANA MALANGAN
192Perbup442009KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN
193Perbup452009PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2009
194Perbup462009PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
195Perbup482009PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2009
196Perbup492009PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DARI HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
197Perbup012010Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
198Perbup022010Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
199Perbup032010Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010
200Perbup042010Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2010
201Perbup052010Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2010
202Perbup062010Pedoman Teknis Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang
203Perbup082010Petunjuk Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertahap pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang
204Perbup092010Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertahap pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Ma
205Perbup102010Tata Kearsipan
206Perbup112010Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2010
207Perbup122010Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1431 H 2010 M
208Perbup132010Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 13 Tahun 2008 ttg Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan anak (KIBBLA)
209Perbup142010Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
210Perbup152010Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan Tahun Anggaran 2010
211Perbup162010Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang UPTD Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
212Perbup172010Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
213Perbup182010Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 KG di Kabupaten Malang
214Perbup192010Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
215Perbup202010Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
216Perbup222010Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Tahun 2011
217Perbup232010Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2010
218Perbup242010Pedoman Penanaman dan Penghijauan Lingkungan
219Perbup252010Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
220Perbup262010Penggunaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
221Perbup272010Penetapan Penggunaan Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2008
222Perbup012011Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
223Perbup022011Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2011
224Perbup032011Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011
225Perbup042011Pedoman Teknis Komisi Pengadilan Koperasi Simpan Pinjam
226Perbup052011Tata Cara Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Keselamatan Kapal
227Perbup062011Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2011
228Perbup072011Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kab Malang
229Perbup082011Organisasi Dan Tata Kerja Pusatu Pelayanan Terpadu Pemebrdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
230Perbup092011Penyelenggaraan Tugas pembentukan Di Kabupaten Malang
231Perbup102011Pelimpahan Sebagai Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada UPTP
232Perbup112011Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
233Perbup122011UPTD Perhubungan pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
234Perbup132011Pelimpahan Sebagai Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat
235Perbup162011Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2011
236Perbup172011HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kab Malang Tahun Anggaran 2011
237Perbup182011Petunjuk Pelaksanaan Penggujian Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
238Perbup192011Kegiatan Bulan Suci Ramadhan
239Perbup202011Mekanisme Tahun Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malang
240Perbup222011Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas
241Perbup232011Penjabatan Pertangungjawaban APBD
242Perbup242011Organisasi Perangkat Daerah RSU Lawang
243Perbup252011Organisasi Perangkat Daerah Badan Penangulangan Bencana Daerah
244Perbup262011Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang No 17 Tahun 2011
245Perbup272011Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
246Perbup282011Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2011
247Perbup292011Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2009 dan Tahun 2010
248Perbup302011Rencana Aksi Daerah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Kabupaten Malang Tahun 2011-2016
249Perbup312011Perubahan Atas Peraturan Bupati No 27 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Izin APBD 2011
250Perbup322011Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dagang Dan Pasar
251Perbup332011Perubahan Atas PERBUB No 43 Tahun 2008 Tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah
252Perbup342011Pedoman Teknis Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang
253Perbup352011Pakaian Dinas Pegawai Sipil Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
254Perbup362011Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang
255Perbup372011Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanka Daerah Tahun Anggaran 2012
256Perbup012012Penjabaran Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
257Perbup032012Penggandaan Barang dan atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah
258Perbup042012Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
259Perbup052012Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Malang
260Perbup062012Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2012
261Perbup072012Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pembantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan SPPL di Kabupaten Malang
262Perbup082012Petunjuk Pelaksanaan tentang Retribusi Pelayanan Pasar
263Perbup092012Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah
264Perbup112012Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012
265Perbup122012Kebutuhan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kab. Malang Thn Anggaran 2012
266Perbup132012Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
267Perbup142012Petunjuk Teknis Penetaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD) Kabupaten Malang
268Perbup152012Kebijakan Kabupaten Layak Anak
269Perbup162012Pedoman Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
270Perbup172012Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Beserta Jaringannya
271Perbup182012Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Pola Karir Sekretaris Desa
272Perbup202012Pelayanan Jasa Medik Veteriner
273Perbup212012Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruan Kabupaten Malang
274Perbup222012Analisis Dampak Lalu Lintas
275Perbup232012Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
276Perbup242012Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah LAwang
277Perbup252012Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1433 H 2012 M
278Perbup262012Perubahan Kedua Atas Bupati Malang No 1 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
279Perbup272012Dewan Ketahanan Pangan
280Perbup282012Pengendaliaan Penggunaan Bahan Minyak
281Perbup292012Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012
282Perbup302012Penjabaran PertangguangJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaatn dan Belanja Daerah Tahun 2011
283Perbup312012Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
284Perbup322012Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2011
285Perbup332012Pedoman Umum Pelaksannan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang
286Perbup342012Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
287Perbup352012Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
288Perbup362012Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Tahun 2013
289Perbup372012Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2011
290Perbup382012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan
291Perbup392012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan ASSET
292Perbup402012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengairan
293Perbup412012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
294Perbup432012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan
295Perbup442012Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
296Perbup462012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda Dan Olah Raga
297Perbup472012Organisasi Perangkat Daerah Kota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
298Perbup482012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
299Perbup502012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
300Perbup512012Pedoman Administrasi Kelurahan
301Perbup522012Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Daya Mineral
302Perbup552012Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun 2013
303Perbup592012Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah
304Perbup602012Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang No 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa
305Perbup012013Perhitungan Nilai Sewa Reklame
306Perbup022013Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan atau Tanah Milik
307Perbup032013Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013
308Perbup042013Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
309Perbup052013Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa
310Perbup062013Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
311Perbup072013Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Tahun 2013
312Perbup082013Penabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
313Perbup092013Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana
314Perbup102013Standarisasi Sarana Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
315Perbup112013Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
316Perbup112013Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
317Perbup122013Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 41 Kab. Malang
318Perbup132013Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
319Perbup142013Staff Ahli Bupati Malang
320Perbup152013Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil
321Perbup162013Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
322Perbup172013Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat
323Perbup192013Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kab. Malang
324Perbup202013Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang tahun 2011-2025
325Perbup232013Penempatan dan Persebaran Menara Telkomunikasi
326Perbup242013Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1434 H 2013 M
327Perbup252013Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
328Perbup272013Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan dengan Menggunakan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Malang
329Perbup292013Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
330Perbup302013Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014
331Perbup322013Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
332Perbup342013Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah
333Perbup352013Penataan Pedagang Pasar Tumpang
334Perbup362013Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
335Perbup402013Kebijakan Akutansi Pemerintahan Kabupaten Malang
336Perbup412013Unit Layanan Pengadilan Barang atau Jasa
337Perbup442013Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
338Perbup452013Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
339Perbup462013Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
340Perbup472013Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
341Perbup482013Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Belum Jelas diketahui Wajib Pajak
342Perbup542013Tata Cara Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
343Perbup562013Relokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun anggaran 2013
344Perbup572013Relokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian kabupaten Malang
345Perbup582013Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014
346Perbup022014Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
347Perbup032014Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten
348Perbup042014Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penataan Pedagang Pasar Tumpang
349Perbup052014Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang
350Perbup062014Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum
351Perbup082014Perubahan atas Peraturan Bupati Malang 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
352Perbup092014PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XI DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 42 KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
353Perbup102014Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Malang
354Perbup112014Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
355Perbup142014Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pem. Kab. Malang
356Perbup172014Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Malang
357Perbup182014Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
358Perbup192014Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang
359Perbup202014Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
360Perbup222014Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
361Perbup242014Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Nasional
362Perbup262014Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
363Perbup272014Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
364Perbup292014Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019
365Perbup302014Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang
366Perbup322014Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Beserta Jaringannya di Kabupaten Malang
367Perbup332014Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan
368Perbup352014Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
369Perbup362014Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online
370Perbup372014Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
371Perbup022015TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGULANGAN HIV DI KABUPATEN MALANG
372Perbup032015HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN MALANG
373Perbup042015PENDELAGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT
374Perbup052015PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH
375Perbup072015PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2015
376Perbup082015PENGELOLAAN RESAPAN DAN TANGKAPAN AIR BERKELANJUTAN
377Perbup092015PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XII
378Perbup102015TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
379Perbup112015PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XII
380Perbup132015STANDAR HONORARIUM DAN BELANJA BARANG
381Perbup142015PEDOMAN EKS BENGKOK TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN
382Perbup152015TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
383Perbup162015PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
384Perbup172015PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG JASA DI DESA
385Perbup182015RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
386Perbup222015PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
387Perbup232015PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUB NO 35 TAHUN PENJABARAN TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN APBD
388Perbup252015RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN MALANG
389Perbup262015PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
390Perbup272015PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2014
391Perbup292015PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB MALANG 2016
392Perbup302015INDIKATOR KINERJA UTAMA
393Perbup322015PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSU LAWANG
394Perbup332015PENJABARAN PERUBAHAN
395Perbup342015PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NO 33 TAHUN 2015
396Perbup352015KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
397Perbup362015PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2014
398Perbup372015TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2014-2019
399Perbup382015PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
400Perbup392015KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016
401Perbup012016Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016
402Perbup022016Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
403Perbup032016Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
404Perbup042016Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa
405Perbup052016Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Malang
406Perbup062016Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016
407Perbup072016PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)
408Perbup082016Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
409Perbup092016Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi
410Perbup102016Petunjuk Teknis BGRM XIII
411Perbup112016Penggunaan Dana Desa
412Perbup122016Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Berupa Aset Desa Berubah Menjadi Kelurahan
413Perbup132016Perubahan Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
414Perbup152016Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
415Perda22010RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
416Perda32010RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
417Perda42010PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
418Perda52010PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
419Perda62010PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
420Perda72010PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
421Perda82010PAJAK DAERAH
422Perda102010RETRIBUSI JASA UMUM
423Perda112010RETRIBUSI JASA USAHA
424Perda12011Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011
425Perda22011RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011
426Perda32011Cagar Budaya
427Perda42011Penaggulangan Bencana
428Perda52011Penyelenggaraan Reklame.
429Perda82011Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
430Perda92011Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Annggaran 2011
431Perda102011pengelolaan Sumber Daya Air
432Perda112011PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2011
433Perda22012Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
434Perda32012Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
435Perda42012Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaatan dan Belanja Daerah Tahun 2011
436Perda52012Peyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang
437Perda62012Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
438Perda72012Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah
439Perda82012Pengendalian Menara Telekomunikasi
440Perda102012Pengelolaan Sampah
441Perda112012Perubahan Atas PERDA No 5 Thn 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
442Perda122012APBD Tahun Anggaran 2013
443Perda12013TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
444Perda22013Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
445Perda32013 Daftar Usaha Pariwisata
446Perda42013Perubahan Atas Peraturn Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
447Perda52013Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
448Perda62013Pembentukan dana cadangan pekan nasional kontak tani nelayan andalan XIV
449Perda72013Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan
450Perda82013 Retribusi Jasa Umum
451Perda92013Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
452Perda102013Penyelenggaraan Kepariwisataan
453Perda112013Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak
454Perda122013Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kelompok Rentan
455Perda132013Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
456Perda142013Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
457Perda152013Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
458Perda162013Pengelolaan Air
459Perda172013Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
460Perbup162016PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
461Perbup172016Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
462Perbup182016Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
463Perbup192016Formula Tarif Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
464Perbup202016Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
465Perbup322016KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
466Perbup222016Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017
467Perbup232016Pengelolaan Pasar Sayur Karangploso
468Perbup242016Pengelolaan Aset Desa
469Perbup252016Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
470Perbup262016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
471Perbup342016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
472Perbup352016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
473Perbup362016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan
474Perbup372016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhunungan
475Perbup382016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
476Perbup392016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
477Perbup402016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
478Perbup412016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
479Perbup422016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
480Perbup432016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertahanan
481Perbup442016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
482Perbup462016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah
483Perbup472016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
484Perbup482016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
485Perbup492016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
486Perbup502016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
487Perbup512016Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
488Perbup522016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
489Perbup532016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
490Perbup542016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya air
491Perbup552016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial
492Perbup562016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
493Perbup572016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
494Perbup592016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
495Perbup622016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
496Perbup642016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
497Perbup702016Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang
498Perbup432017Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
499Perbup372017Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017
500Perbup352017Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
501Perbup342017Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang
502Perbup282017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lumbung Desa Modern pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
503Perbup272017Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
504Perbup262017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia pada Badan Kepegawaian Daerah
505Perbup232017Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan
506Perbup192017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
507Perbup182017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
508Perbup142017Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
509Perbup132017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
510Perbup112017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
511Perbup102017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
512Perbup92017Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya pada Dinas Sosial
513Perbup82017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
514Perbup72017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan
515Perbup62017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan
516Perbup52017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
517Perbup42017embentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
518Perbup32017Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
519Perbup22017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
520Perbup12017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sub Terminal Agribis Mantung Pujon pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
521Perda12016Desa
522Perda22016Penetapan Desa
523Perda32016Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
524Perda42016Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
525Perda52016Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
526Perda62016Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021
527Perda72016Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
528Perda82016Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
529Perda92016Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
530Perda102016Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
531Perda112016Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
532Perda122016Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017
533Perda112015Kearsipan
534Perda102015Kesejahteraan Lanjut Usia
535Perda132015Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
536Perbup222015Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
537UU232014PEMERINTAHAN DAERAH
538Permendagri542009TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
539Permendagri802015PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
540UU12017PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014
541UU22017JASA KONSTRUKSI
542UU32017SISTEM PERBUKUAN
543UU42017PENGESAHAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014
544UU52017PEMAJUAN KEBUDAYAAN
545PP12017PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
546PP22017PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
547PP32017OTORITAS VETERINER
548PP42017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
549PP52017KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
550PP62017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
551PP72017PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
552PP82017TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
553PP92017PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN
554PP102017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
555PP112017MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
556PP122017PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
557PP132017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
558PP142017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
559PP152017PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
560PP162017PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
561PP172017SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
562PP192017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
563PP202017PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
564PP212017PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
565PP222017OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
566PP232017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERI
567PP242017PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
568PP252017PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA
569PP262017PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
570PP272017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
571Perbup322017Pemilihan Kepala Desa
572Perbup162017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
573Perbup12014Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014
574Perbup122014Kebujakan Akuntansi Kabupaten Malang
575Perbup342014Petugas Pemungut PBB tingkat Desa Kelurahan
576Perpres12017PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)
577Perpres22017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
578Perpres32017RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
579Perpres42017WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
580Perpres52017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
581Perpres62017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
582Perpres72017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
583Perpres82017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
584Perpres92017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
585Perpres102017DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
586Perpres112017RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
587Perpres122017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN
588Perpres132017TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
589Perpres142017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
590Perpres152015TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
591Perpres182017TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
592Perpres152017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
593Perpres172017SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
594Perpres192017OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
595Perpres202017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
596Perpres212017PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
597Perpres232017PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
598Perpres242017PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGA
599Perpres252017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
600Perpres262017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
601Perpres272017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
602Perpres282017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK
603Perpres292017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
604Perpres302017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
605Perpres312017PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZ
606Perpres322017PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
607Perpres332017PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE R
608Perpres342017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
609Perpres352017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
610Perpres362017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
611Perpres372017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
612Perpres382017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
613Perpres392017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
614Perpres402017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
615Perpres412017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
616Perpres422017JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
617Perpres432017PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT
618Perpres442017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
619Perpres452017RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 2016-2040
620Perpres462017BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR
621Perpres472017PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK
622Perpres482017PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
623Perpres492017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
624Perpres502017STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
625Perpres502017STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
626Perpres512017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
627Perpres522017PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW)
628Perpres542017UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
629Perpres552017PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
630Perpres562017PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
631Perpres582017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
632Perpres602017TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
633Perpres612017PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PELAKSANAAN PENGATURAN SALING PEN
634Perpres622017KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUMKEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
635Perpres642017DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN
636Perpres652017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
637Perpres672017TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
638Perpres682017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
639Permendes12017POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
640Permendes32017PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
641Permendes42017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017
642Permendes52017PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
643Permendes62017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017
644Permendes72017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS
645Permendes82017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
646Permendes102017PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
647Permendes272017PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
648Permendes282017PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
649Permendes292017TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
650Permendagri12017PENATAAN DESA
651Permendagri22017STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA
652Permendagri62017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
653Permendagri72017PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN
654Permendagri82017KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
655Permendagri92017PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
656Permendagri102017HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
657Permendagri112017PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
658Permendagri122017PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
659Permendagri132017BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
660Perda12017Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
661Perda22017Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
662Perda42010Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
663Perda62010Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
664Perda72010Lingkungan Hidup
665Perda82010Pajak Daerah
666Perda92010Retribusi Perizinan Tertentu
667Perbup142016Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1437 H/2016 M
668Perbup292016OPD BKD
669Perbup532005Lembaga Kemitraan Desa Pengelolaan Hutan
670Lain-lain22015Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
671Perbup212010Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten malang
672Perbup622017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
673Perbup522013Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
674Perbup142016Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1437 H/2016 M
675Perbup222016Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017
676Perbup232016Pengelolaan Pasar Sayur Karangploso
677Perbup242016Pengelolaan Aset Desa
678Perbup272016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
679Perda12017Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
680Perda52015Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
681Perda12014Ketenagalistrikan
682Perda22014Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
683Perda32014Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
684Perda42014Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
685Perda52014Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014 - 2034
686Perda62014Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat
687Perda72014Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang
688Perda82014Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang
689Perda92014Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
690Perda102014Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah
691Perda132014Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015
692Perda12013Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
693Perda22013Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
694Perda32013Tanda Daftar Usaha Pariwisata
695Perda42013Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
696Perda52013Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
697Perda62013Pembentukan Dana Cadangan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XIV
698Perda72013Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan
699Perda82013Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
700Perbup202017Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup
701Perbup212010Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang
702Perbup392017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa
703Perbup122017Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
704Perbup702017ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 - 2021
705Perbup652017INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
706Perda32009Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
707Perbup672016Perubahan atas Peraturan Bupati MalangNomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa
708Perbup282016Ubah Perbup PAPBD 2016
709Perbup292016 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKD
710Perbup302016Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2014-2019
711Perbup312016SOTK DISKOMINFO
712Perbup332016Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Keswan
713Perda72005Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan
714Perbup242016Pengelolaan Aset Desa
715Permendagri92016PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
716Permendagri192010FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
717Perpres252008PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
718Perbup812017pengangkatan pemberhentian perangkat desa
719Perbup292017PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017
720Perbup302017KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH
721Perbup362017PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017
722Perbup382017Perubahan atas Perbup Nomor 10 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupten Malang
723Perbup412017PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
724Perbup402017Kegiatan Bulan Suci Ramadhan
725Perbup582016edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
726Perbup332017Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
727Perbup632016KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
728Perbup12018Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
729Perbup22018Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
730Perbup802017Perubahan keempat atas peraturan bupati malang nomor 21 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa
731Perbup72018BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
732Perbup92018PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
733Perbup102018PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
734Perbup312017PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA DI KABUPATEN MALANG
735Perbup42018Peningkatan Kompetensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga
736Perbup32018STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
737Perbup52018RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021
738Perbup82018PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018
739Perbup112018PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALANG
740Perbup832017PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
741Perbup672017Tunjangan Komunikasi insentif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota dprd serta dana operasional pimpinan DPRD
742Perbup682017Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
743Perbup692017Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
744Perbup712017Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018
745Perda22009Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
746Perbup142018Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Pada Masyarakat
747Perbup602016Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
748Perbup612016Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
749Perbup652016Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Malang
750Perbup662016PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016
751Perbup682016ERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
752Perbup692016PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
753Perbup152017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan
754Perbup172017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
755Perbup212017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
756Perbup222017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
757Perbup242017Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
758Perbup252017Pembentukan Unit Pelaksana TeknKesehatan pada Dinas Kesehatan
759Perbup422017Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
760Perbup452017Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
761Perbup462017Kebijakan Kabupaten Layak Anak
762Perbup472017Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Malang
763Perbup482017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
764Perbup492017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak
765Perbup502017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak Daerah
766Perbup512017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
767Perbup522017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
768Perbup532017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
769Perbup542017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
770Perbup552017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
771Perbup562017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
772Perbup572017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
773Perbup582017Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang
774Perbup592017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
775Perbup602017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
776Perbup612017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajak
777Perda12018Bangunan Gedung
778Perbup212018Pemilihan Kepala Desa
779Perbup772017Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang
780Perbup782017Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang
781Perda22018Pengelolaan Sampah
782Perda32018Penyelenggaraan Haji
783Perda42018Penanggulangan Tuberkulosis
784Perda52018Kawasan Tanpa Rokok
785Perbup62018Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
786Perbup122018Kawasan Wisata Lingkar Bendungan Selorejo Ngantang di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
787Perbup132018Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
788Perbup152018Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
789Perbup162018Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
790Perbup172018Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
791Perbup202018Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
792Perbup232018Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang
793Perda42015PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN
794Perbup452016SOTK Dinaker
795Perbup442005Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
796Perda72018Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum